News
Loading...

Saran Pengamat Terhadap Kabinet Jokowi

Saran Pengamat Terhadap Kabinet Jokowi

Beritamedannew.Pengamat politik dari Charta Politika, Yunarto Wijaya, meyakini Presiden Joko Widodo tidak jadi mengambil posisi jatah menteri yang sedang dijabat politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. "Jatah PDIP tidak mengenai dikurangi, " kata Yunanto saat dihubungi Rabu, 13 Juli 2016.

Bandar domino Menurut Yunarto, PDI Perjuangan adalah partai yang memiliki porsi spesifik di Kabinet Kerja. Alasannya partai inilah yang memiliki andil besar dibanding partai lain, yaitu pengusung primer Jokowi sebagai presiden.

Jika ada pergantian menteri, berdasarkan Yunanto, partai yang wajib waspada adalah partai menengah yang posisinya diyakini bukan sekuat PDI Perjuangan. "Yang dikorbankan pasti partai menengah. Tidak perlu saya sebutlah partainya, " katanya.Bandarq

Isu reshuffle menguat. Sejumlah partai pendukung pemerintah yakin perombakan kabinet akan dilakukan di dalam waktu dekat. Domino Online Hari indonesia, 13 Juli 2016, segenap menteri telah dipanggil Presiden Jokowi ke Istana. Dalam antaranya Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution. Sehari sebelumnya, Presiden Jokowi juga memanggil Surya Paloh, bos NasDem, partai pendukung pemerintah yang kadernya ada yang jadi menteri.

Menurut Yunarto, Philippines memiliki kabinet semi politik, atau terdiri atas experta dan politikus. Karena wujud unsur politiknya, maka muncul pula unsur balas budi. Perubahan posisi partai yang jadi mendukung pemerintah tentu saja akan membuat Presiden mempersembahkan kursi kepada partai yang mendukungnya sebagai bentuk Agen domino99

Yunarto merasa gak masalah apabila ada pemberian kursi kepada petugas partai pendukung. Selanjutnya diperhatikan, sebutan Yunarto, adalah pemilihan kader yang tepat. "Penempatannya wajib secara kualitatif, tempatkan kader yang memiliki kemampuan pada departemen yang sesuai, very well katanya.

Pengamat dari PolComm Institute, Heri Budianto, mengatakan kinerja kabinet akan tentu solid jika perombakan menteri dilakukan untuk posisi non-partai politik. "Jika Partai Golkar dan PAN mendapatkan jatah menteri, maka kursi menteri non-parpol yang seharusnya digeser, sehingga kinerja pemerintahan jadi tetap solid, " sebutan Heri seperti dikutip yang Antara.

Hanya saja, sebutan Heri, apabila Golkar mengincar jatah menteri maka benturannya akan keras karena partai berlambang pohon beringin sekarang tidak mendukung Jokowi masa pemilihan presiden. Heri menampilkan ada 20 kursi menteri non-partai politik dan tersebut semua posisi strategis. Hingga komposisi kabinet sekarang di dasarnya Agen Bandarq didominasi kalangan non-partai politik.

Sedangkan menteri yang partai politik berjumlah 13 menteri. "Parpol ini yang keringatan dan punya kursi di DPR. Kalau memutuskan porsi menteri non-parpol, gak ada risiko politiknya, inch ujarnya. Menurut dia, jaman ini menteri dari parpol hanya diberi posisi bukan strategis, tapi diganggu lalu dirusak terus.
Share on Google Plus

About Riki Maru

Beritamedannews. Berita Terbaru Dan Terupdate Hari Ini, Berita yang Menyajikan Seputar Berita Politik,Olahraga,Tips Kesehatan,Otomotif,Pristiwa,Kriminal,internasional

2 komentar :